Alasan Saya Berada di Pihak Kontra

Pertama kali mendengar ada pengajuan judicial review terhadap beberapa pasal yang berhubungan dengan urusan selangkangan ke MK, saya hanya menghela napas panjang. “Apa lagi sih ini?” pikir saya saat itu. Mengikuti liputan jalannya sidang dan membaca kesaksian berbagai ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon (AILA) membuat pembuluh darah seolah berkedut-kedut nyaris pecah.

Sedikit mengingatkan saja, pasal yang dimohonkan untuk ditinjau kembali adalah pasal 284, 285, dan 292 dalam KUHP. Sudah banyak tulisan yang sudah membahas soal gugatan ini. Ada yang pro, dan ada yang kontra. Saya jelas berada di pihak yang kontra dengan pemohon gugatan, dan ada beberapa alasan yang menyebabkan keputusan itu muncul.

Moralitas Bangsa?
Saya tidak setuju dengan alasan dasar permohonan gugatan. Pemohon mendasarkan gugatannya pada moralitas bangsa yang perlu dijaga. Baik hubungan seksual sesama jenis, maupun hubungan seksual di luar ikatan perkawinan adalah hal yang mengancam moral bangsa.

Dasar ini saja sudah aneh (menurut saya). Apakah moral bangsa melulu soal penis masuk ke lubang apa atau vagina siapa ditancap oleh penis yang mana? Ada banyak spektrum moralitas yang perlu dipikirkan dan dibenahi di Indonesia, soal korupsi, kolusi, dan nepotisme misalnya. Atau bagaimana dengan terlalu mudahnya kepala rakyat kita panas karena hal-hal yang belum jelas? Bagaimana mudahnya rakyat kita menuduh dan menyerang orang lain? Atau yang begitu bukan moralitas? Banyak hal lebih mendasar dan lebih berdampak bagi kehidupan sosial yang perlu dipertanyakan dan digugat. Mengapa hanya urusan selangkangan yang ingin dicampuri?

Perlindungan Anak dan Perempuan?
Pemohon juga mengajukan alasan melindungi anak-anak mereka dari perbuatan imoral, supaya anak-anak tidak berhubungan seks di usia dini. Sebelum terlalu jauh bicara perihal tersebut, langkah apa yang sudah diambil oleh para orangtua dan pendidik untuk mencegah dan memberi pengertian bagi para anak dan remaja?

Berapa banyak orangtua mau berbicara dengan para anaknya tentang seksualitas? Berapa banyak orangtua yang bukan hanya melarang berhubungan seks, tapi memberikan penjelasan tentang tubuh, otoritas individu, dan akibat dari berhubungan seksual di usia dini dan tanpa pengaman? Beberapa kasus di mana anak di bawah umur melakukan hubungan seksual justru karena si anak tidak tahu bahwa perbuatan tersebut akan berdampak sangat besar.

Beberapa kasus lain di mana anak terpapar pornografi, justru disebabkan orangtua yang memberikan gawai seenak jidat mereka pada anak tanpa mendampingi si anak berseluncur di dunia maya. Bahkan ada gawai orang tua yang digunakan anak dan ternyata berisikan video porno. Atau ada anak yang memikirkan soal seks karena melihat orangtuanya berhubungan seksual.

Sementara itu, ketika beberapa penggerak mengajukan usulan agar pendidikan seksualitas dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, orang tua malah mengamuk dan menuduh bahwa materinya akan merangsang anak untuk berhubungan seksual.

Bicara soal perlindungan anak dan perempuan, apakah kita betul-betul telah memikirkan perlindungan anak dan perempuan bila usia minimal perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan sendiri adalah usia anak? 16 tahun! Bahkan boleh menikah di bawah umur itu bila ada surat keterangan/izin dari orangtua/wali yang disetujui pemerintah setempat.

Apakah menikahkan anak pada usia di mana seharusnya dia menempuh pendidikan (formal/informal) dan berpotensi mengembangkan diri seluas-luasnya (nantinya akan berkaitan dengan kemampuannya membiayai diri sendiri) termasuk dalam melindungi anak dan perempuan?

Pemohon judicial review justru berupaya membentuk penjara baru, di mana ini tidak boleh, itu tidak boleh, agar terwujud kondisi utopia yang mereka idamkan. Padahal dalam kondisi larang sana dan larang sini, tidak mungkin kondisi aman dan nyaman terbentuk. Malah yang akan terjadi pemberontakan baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi. Sepertinya mereka juga lupa, belum pernah ada kondisi utopis benar-benar terwujud. Makanya disebut utopia, bukan?

Perlindungan Perempuan
Salah satu argumen hakim untuk melawan pendapat saksi ahli adalah hubungan seksual di luar nikah menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Perluasan area pada pasal tersebut, menurut sang hakim, justru penting untuk melindungi perempuan. Padahal, Komnas Perempuan menyebutkan kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi dalam institusi keluarga atau rumah tangga.

Kalaupun ingin melindungi perempuan, bukan dengan melarang dia berbuat ini dan itu, tapi negara hadir untuk mencerdaskan masyarakat yang patriarch ini bagaimana seharusnya berlaku pada manusia. Negara juga harus hadir ketika sudah terjadi tindak pidana terhadap warga negaranya. Bukan dengan membuat penjara-penjara yang justru semakin meningkatkan potensi terjadinya kekerasan.

Hilangnya Ruang Pribadi
Bila permohonan perluasan makna pada pasal-pasal yang dimaksud disetujui (terutama pasal 284), kita sudah pasti akan kehilangan ruang pribadi. Bukan tidak mungkin terjadi sekelompok orang sengaja memata-matai orang lain hanya untuk menuduh orang tersebut berhubungan seks di luar nikah. Bukan tidak mungkin juga, seseorang dituduh atau difitnah hingga akhirnya dihakimi massa.

Ini sudah terjadi di Aceh dengan pemberlakuan Qanun Jinayatnya. Beberapa pasangan dituduh berkhalwat lalu dihakimi massa, bahkan dipaksa menikah saat itu juga (seolah-olah menikah menyelesaikan masalah). Pemberlakuan hukum yang seperti ini juga mendiskreditkan perempuan. Perempuan yang ditangkap menjadi bulan-bulanan masyarakat di sekitarnya. Bahkan terjadi perkosaan berkelompok terhadap perempuan yang diduga berkhalwat yang dilakukan oleh mereka yang menangkap.

Padahal urusan kamar tidur adalah urusan pribadi. Pasal 284 sendiri hadir untuk mengakomodir perlindungan bagi pasangan yang sudah menikah dan merasa perselingkuhan menciderai janji perkawinan. Bahkan pasal tersebut tidak dapat dikenakan pada pasangan yang memilih untuk berpisah atau bercerai. Kalau melihat di lapangan, sepertinya lebih banyak yang memilih jalur perceraian (atau diam?) ketimbang memidanakan pasangannya yang berselingkuh, bukan?

Lalu bagaimana seandainya pasal ini diperluas cakupannya? Tidak ada pilihan bagi si lajang yang dituduh melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Dia pasti akan dipidana. Padahal siapa yang dirugikan? Bila hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak menciderai janji perkawinan manapun, mengapa masyarakat yang tidak terlibat yang merasa dirugikan?

Bila urusannya soal moral, apakah individu yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dalam kehidupan sehari-harinya memang nampak buruk? Tidak bisa bekerja dengan baik, tidak mampu bekerja sama dalam tim, pemarah, suka memaki, sembarangan, apakah seperti itu? Bisakah melihat perbedaan antara si A yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan, si B yang menikah dan setia dengan pernikahannya, si C yang memiliki istri simpanan, dan si D yang poligami dengan sepengetahuan istrinya?

Potensi Penyalahgunaan Pasal
Perluasan makna pada pasal 284, yang akan memidanakan pelaku hubungan seksual di luar nikah, justru akan menjadi celah dalam penanganan kasus perkosaan. Bukan tidak mungkin, sebuah kasus perkosaan (yang pembuktiannya sangat lemah dan sulit) menggunakan pasal tersebut untuk mengatakan tidak terjadi kasus perkosaan. Bisa saja keadaan dibalik dan dikatakan pelaku dan korban melakukan atas dasar suka sama suka. Apa yang akan terjadi? Pelaku dihukum dengan sangat ringan, dan korban malah harus menjalani hukuman.

Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan korban yang sudah lelah secara mental menjalani berbagai proses pemeriksaan dan sidang, eh malah harus menjalani hukuman karena dianggap suka sama suka. Ini akan mempersulit proses perlindungan dan penyembuhan terhadap korban perkosaan. Sementara selama ini saja, korban perkosaan diabaikan oleh negara. Apalagi bila permohonan judicial review ini disetujui.

Opini saya barangkali sudah terlalu terlambat untuk dihadirkan. Saya menunggu bagaimana hasil sidang ini. Jujur saja, melihat apa yang terjadi saat sidang judicial review UU Perkawinan yang lalu, saya pesimis majelis hakim akan menolak permohonan pemohon. Tapi, masih ada setitik harapan dalam diri saya agar itu tidak terjadi.

Pertanyaan terbesar saya adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk melawan kelompok-kelompok seperti kelompok pemohon ini? Sebegitu tidak pentingkah permasalahan ini hingga nampaknya hanya sedikit yang benar-benar bersuara?

Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebebasan di negeri ini? Ataukah dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Republik Indonesia akan berubah menjadi Republik Indonistan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s